MODUL 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK

Posted: April 7, 2013 in Uncategorized

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

1.1. DESKRIPSI

SINGKAT / RELEVANSI / PENGANTAR.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang, tidak boleh dilakukan dengan sewenangwenang. Dasar pemungutan pajak ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1946 yang berbunyi .Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Alinea keenam memori penjelasan menyatakan bahwa .Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan DPR.  Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat Wajib Pajak mengerti dan sadar serta

patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparatur pajak sebagai pembina, peneliti dan pengawas dan penerap sanksi perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai Hukum Pajak, agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak. Dalam rangka mengantarkan para peserta diklat dilingkungan Direktorat Jendral Pajak maka disusunlah Modul Pengantar Hukum Pajak ini.

 

1.2. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM.

Dengan mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat memahami Pengantar Hukum Pajak (PHP) sebagai pelajaran dasar (basic leervak) untuk mempelajari Hukum Pajak, baik Hukum Pajak Material maupun Hukum Pajak Formal atau dapat dikatakan bahwa PHP tersebut merupakan Pengetahuan Dasar yang mengantarkan kepada pembahasan hukum pajak.

 

1.3. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS.

Setelah selesai mempelajari modul ini para peserta diklat, diharapkan mampu:

a. Menjelaskan perkembangan perpajakan di Indonesia;

b. Menjelaskan arti beserta bagian-bagian dari Hukum Pajak;

c. Menjelaskan arti Pajak beserta pembagian jenis pajak;

d. Menjelaskan macam-macam asal pemungutan pajak;

e. Menjelaskan macam-macam sistem pemungutan pajak;

f. Menjelaskan macam-macam tarif pajak;

g. Menjalaskan macam-macam surat ketetapan pajak;

h. Menjelaskan kapan timbul dan hapusnya hutang pajak;

i. Menjelaskan keberatan dan banding dan menerangkan tata cara keberatan dan banding;

j. Menjelaskan mengenai perjanjian perpajakan meliputi sebab-sebab timbulnya pajak berganda dan cara menghindarkannya.

k. Menjelaskan tentang penagihan pajak, meliputi dasar penagihan, hak mendahului dan kadaluarsa penagihan.

MODUL I

PERKEMBANGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

2.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh

Zaman dahulu sebelum terdapat negara yang teratur masih bersifat sederhana, dikuasai oleh seorang raja yang bertugas memelihara keamanan di wilayah kekuasaannya serta mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh, rumah tangga keuangannya belum sempurna dan masih sederhana. Namun pada zaman itu terasa juga kebutuhan akan uang membiyai pengeluaran umum negara seperti untuk membayar pegawai kerajaan, mengaji para prajurit, membangun gedung, jalan dan lain-lain. Pada waktu itu pemungutan pajak belum teratur, masih berupa setoran innatura seperti padi, ternak dan lain-lain atau melakukan pekerjaan guna kepentingan umum seperti mempelihara jalan, melaksanakan jaga bergiliran, rodi dan lain-lain. Dengan majunya suatu negara modern, maka tata cara pemungutan pajakpun menjadi teratur.

Dalam modul ini penyusun akan menyajikan sepintas tentang perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.

 

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG  BERLAKU SEJAK PROKLAMASI SAMPAI DENGAN 1983

Pada umumnya peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan pada masa ini adalah peninggalan zaman belanda yang karena beberapa kesulitan belum dapat diganti, hanya mengalami beberapa perubahan untuk disesuaikan dengan kemajuan perekonomian. Merujuk pada Pasal II (Aturan Peralihan) UUD. 1945 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1952 antara lain menyatakan bahwa sejak 1 Januari 1951, semua Undang-Undang, Undang- Undang Darurat dan Ordonasi tentang Pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia. Undang-undang yang menyatakan berlaku dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1952 adalah :

1. Undang-undang Pajak Radio (U.U. No 12 Tahun 1947).

2. Undang-undang Pajak Pembangunan (U.U. No 14 Tahun 1947).

3. Undang-undang Darurat Pajak Peredaran (U.U. No. 12 Tahun 1952).

4. Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Stbl. 1994 No. 17) kemudian menjadi Ordonasi Pajak  Pendapatan 1944.

5. Ordonansi Pajak Upah (Stbl. 1934 No. 611).

6. Ordonansi Pajak Rumah Tangga (Stbl. 1908 No. 13)

7. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor (Stbl. 1934 No. 718).

8. Ordonansi Bea Balik Nama (Stbl. 1924 No. 291).

9. Ordonansi Pajak Potong (Stbl. 1936 No 671)

10. Aturan Bea Materai 1921 (Stbl. 1921 No. 498)

11. Ordonansi Successie 1901 (Stbl. 1901 No 471)

12. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Stbl. 1932 No 405)

Pajak-pajak negara lain yang tidak disebutkan dalam Undang-undang No 4 Tahun 1952 diumumkan secara tersendiri seperti Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara 1952 No. 83). Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ekonomi keuangan Negara, atas Undang-undang perpajakan tersebut mengalami berbagai perubahan, misalnya dengan penghapusan peraturan, penggantian nama, perubahan status pajak negara menjadi pajak daerah dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, kemudian diundangkan beberapa Undang-undang perpajakan antara lain:

  1. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1968).
  2. Undang-undang Pajak Deviden (U.U. No. 21 Tahun 1959 yang kemudian diperbaruhi dengan Undang-undang Pajak atas Bunga Dividen dan Royalty 1970 (U.U. No. 10 Tahun 1967).
  3. Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (U.U. No. 19 Tahun 1959).
  4. Pajak Bangsa Asing (U.U. No. 74 Tahun 1958)
  5. Undang-undang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (U.U. No. 27 Tahun Tahun 1959).
  6. Undang-undang No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPd.

 

PKk dan PPs atau Tata Cara MPS-MPO. Perkembangan selanjutnya ada beberapa Pajak Negara diserahkan ke Pemerintah Daerah yaitu :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pusat dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, telah diserahkan :

Kepala Daerah Tingkat I

Kepala Daerah Tingkat II

1) Pajak Rumah Tangga 1908

2) Pajak Kendaraan Bermotor 1934

3) Verponding 1928

1) Pajak Jalan 1942

2) Pajak Kopra

3) Pajak potong 1936

4) Pajak pembangunan I

5) Verponding Indonesia

 

2. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada :

Daerah Tingkat I

Daerah Tingkat II

Pajak Bangsa Asing 1958

Pajak Radio 1947

 

 

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU SEJAK 1983 YANG BELUM DIPERBARUHI

Menimbang bahwa peraturan perundangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah Penjajahan dalam rangka memperbesar kekuasaannya di tanah air kita.

Memasuki alam kemerdekaan, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai peraturan perundang di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari suatu negara yang telah merdeka. Namun perubahan-perubahan tersebut belum menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara mendasar. Peraturan tersebut harus dilandasi falsafah Pancasila dan Undangundang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjujung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

Berdasarkan perkembangan serta alasan tersebut diatas maka Pemerintah mensahkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang baru, yaitu :

  1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (L.N. No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262), yang telah berkali-kali diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
  2. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)(L.N. No. 50 Tahun 1983, TLN No. 3263), yang telah berkali-kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
  3. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPn Barang Mewah (L.N. No. 51 Tahun 1983, TLN No. 3264) yang telah berkali-kali diubah, terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000.
  4. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (L.N. No. 68 Tahun 1985, TLN No. 3312) yang telah berkali-kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994.
  5. Undang-undnag No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (L.N. No. 69 Tahun 1983, TLN No. 3313).

 

2.2. LATIHAN 1

  1. Apa yang dimaksud dengan Pengantar Hukum Pajak?
  2. Sebutkan dasar hukum berlakunya undang-undang perpajakan hasil peninggalan Pemerintah Hindia Belanda pada awal kemerdekaan?
  3. Undang-undang pajak apa yang disahkan pada masa 17-8-1945 s/d 1983?
  4. Sebutkan Pajak Negara yang diserahkan ke Pemda Tingkat I !
  5. Pajak-pajak apa yang menjadi wewenang pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak sekarang?

 

2.3. RANGKUMAN

  1. Berlakunya Undang-undang Perpajakan setelah Proklamasi Kemerdekaan yang berasal dari Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal II (Aturan Peralihan) UUD 1945 jo Undang-undang No. 4 tahun 1952.
  2. Dalam rangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ada beberapa Pajak Negara diserahkan ke Pemerintah Daerah antara lain Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Verponding, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke Pemda Tingkat I dan Pajak Jalan, Pajak Kopra, Pajak Potong, Pajak Pembangunan I, Pajak Bangsa Asing, Pajak Radio ke Pemda Tingkat II.
  3. Pembaharuan perpajakan dengan disahkannya Undang-undang :

a)       UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP yang berkali-kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007

b)       UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh yang berkali-kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008

c)       UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang berkali-kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000

d)       UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB yang berkali-kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994

e)       UU No. 13 Tahun 1985 tentang Barang Mewah

 

HUKUM PAJAK

3.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh

Pemungutan pajak di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sewenangwenang tetapi harus berdasarkan Undang-undang; hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi .Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-Undang. Dalam modul ini akan diuraikan tentang pengertian Hukum Pajak, pembagian Hukum Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum lainnya serta penafsiran dalam Hukum Pajak.

 

A. PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Apabila seseorang ingin mempelajari suatu ilmu, maka orang tersebut, perlu mengetahui apa arti atau definisi dari ilmu yang akan dipelajarinya itu agar mudah memahami apa yang terkandung dalam ilmu itu. Definisi dalam ilmu hukum seperti dalam ilmu sosial lainnya tidak ada yang pasti, tetapi bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang masing-masing sarjana yang membuat definisi tersebut. Namun dalam bermacam-macam bunyi definisi itu, intinya akan sama.

  • R. Santoso Brotodihardjo, S.H., (1986 : 1) menyatakan bahwa .Hukum Pajak yang disebut juga Hukum Fiskal, adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).Di dalam Hukum Pajak memuat pula unsur-unsur Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.
  • Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, S.H., (1977 : 23) menyatakan bahwa Hukum Pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak merupakan suatu bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang didalamnya termuat juga anasir-anasir Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.

 

B. KEDUDUKAN HUKUM, PAJAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Secara umum Hukum terbagi atas Hukum Publik dan Hukum Perdata. Hukum Publik mencakup Hukum Pidana dan Hukum Tantra yang meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara. Hukum Perdata mencakup Hukum Perdata arti sempit (B.W. = Burgelijke Wetboek) dan Hukum Dagang (W.v.K = Wetboek van Koophandel).

Hukum Publik ialah hukum yang mengatur hubungan Hukum antara Pemerintah dengan warganya, sedangkan Hukum Perdata ialah Hukum yang mengatur hubungan Hukum antara perorangan di dalam masyarakat. Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara ialah segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. (Hukum Tata Usaha Negara Materil).

Hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, namun Prof. Adriani menghendaki bahwa Hukum Pajak berdiri sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara karena Hukum Pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan mempunyai istilahistilah tersendiri di bidang perpajakan. Namun kemandirian Hukum Pajak, umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah menyatakan bahwa Hukum Pajak berdiri terlepas dari hukum-hukum lainnya, padahal Hukum Pajak mempunyai hubungan dengan hukum lain seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana,

Prof. Adriani menyatakan bahwa Hukum Pajak mendasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya.

Hukum Perdata (BW) Hukum Tata Negara

Hukum Dagang (W.V.K) Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Pajak

Hukum Pidana

 

C. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

Pembagian Hukum Pajak ke dalam Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal penting sekali, seperti halnya Hukum Pidana atau Hukum Perdata.Hukum Pidana terbagi ke dalam Hukum Pidana Material dan Hukum Pidan Formal (Hukum Acara Pidana) dan Hukum Perdata ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

Di dalam Undang-undang Pajak yang lama seperti Ordonansi PPd 1944, Ordonasi PKK 1932 dan Ordonansi PPs 1925, ketentuan Material dan Formal ada di dalam Undang-undang pajak itu sendiri. Dengan adanya pembaharuan UU perpajakan sejak awal 1984 Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal terpisah dan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

 

HUKUM

Hukum Perdata (Arti Luas)

Hukum Publik

a)       Hukum Pajak Material

Hukum Pajak Material, ialah Hukum Pajak yang memuat normanorma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, sisapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Undang-undang pajak yang termasuk dalam Hukum Pajak Material ialah :

  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  2. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah
  3. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  4. UU No. 13 Taun 1985 tentang Bea Material.

 

b)      Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ialah Hukum Pajak yang memuat peraturanperaturan mengenai cara cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain. Undang-undang Pajak yang termasuk Hukum Pajak Formal ialah :

  • UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000.
  • UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

 

D. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PERDATA

Hukum Pajak banyak sekali hubungannya dengan Hukum Perdata, hal ini dapat dimengerti karena Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) yang diatur dalam Hukum Perdata. Hal ini dijadikan Tesbestand yang dituangkan dalam Undang-undang pajak, dan bila dipenuhi syarat-syaratnya akan menyebabkan seseorang atau badan dikenakan pajak. Sebagian Sarjana mengatakan bahwa bukan itu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata, melainkan suatu ajaran di bidang hukum yang menyatakan bahwa lex specialis derogat lex generale, yaitu hukum yang khusus menyimpangkan hukum yang umum.

Prof. Mr. W.F. Prins dalam bukunya Het Belastingrescht van Indonesie, menyatakan bahwa .hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah Hukum Perdata dalam Hukum Pajak walaupun sebagai prinsip harus di pegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh Hukum Perdata tidak selalu dianut dalam Hukum Pajak. Misalnya mengenai istilah .tempat tinggal. atau domisili, diatur baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Pajak.

Di dalam Hukum Perdata domisili diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 BW., sedangkan dalam Hukum Pajak antara lain dama Undang-undang lama yaitu Pasal 1 ayat (2) Ordonansi PPh 1932 jo pasal 1 ayat (2) Ordonansi PPd 1944 dan dalam Undang-undang Pajak baru Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  Untuk jelasnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah :

  1. Pasal 17 B.W :. Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.
  2. Pasal 2 ayat (5) UU. No. 7 Tahun 1983 :. Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya.
  3. Pasal 2 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 :. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.
  4. Dengan adanya kedua ketentuan tersebut maka ketentuan yang ada dalam Hukum Pajak yang dianut oleh Fiskus, karena merupakan ketentuan yang khusus (lex spescialis).

 

EPENGARUH HUKUM PAJAK TERHADAP HUKUM PERDATA

Pengaruh Hukum Pajak terhadap hukum Perdata akibat dari Lex specialis derogat lex generale, maka dalam setiap Undang-undang, penafsiran yang harus dianut pertama kali adalah yang ada di ketentuan yang khusus. Ketentuan dalam Hukum Pajak mengenyampingkan ketentuan dalam Hukum Perdata, antara lain :

Hak majikan memotong Pajak.

a)       Di dalam Pasal 16025 B.W. menyatakan bahwa : .Si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan.

b)       Di dalam Hukum Pajak diatur baik dalam Undang-undang Pajak lama maupun yang baru.

Pasal 23 Ordonansi Pajak Upah dan Pasal 17a Ordomamsi PPd 1944 menyatakan bahwa .majikan diberi hak untuk memotong lebih dahulu Pajak Upah/PPh Pasal 17a sebelumnya menerima gaji.

Di dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 dinyatakan pada ayat (1) .Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh :

  • Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia.
  • Dan seterusnya. Apabila mengamati ketentuan dalam B.W. dan Undang-undang Pajak sepintas seperti bertentangan, B.W. menyatakan majikan wajib membayar gaji kepada si buruh, padahal dalam Undang-undang Pajak majikan diberi hak untuk memotong lebih dahulu pajak Upah/PPh 17a sebelum diterimakan gaji, maka dalam hal ini ketentuan dalam Undang-undang pajaknya yang dianut.

 

F. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA.

1) Umum

Ancaman Hukuman Pidana tidak saja terdapat dalam K.U.H.P., tetapi banyak juga tercantum dalam Undang-undang di luar K.U.H.P. hal ini disebabkan antara lain :

a)       Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana.

b)       Kehidupan moderen semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer.

c)       Pada banyak peraturan hukum yang berupa Undang-undang di lapangan hukum administrasi Negara, perlu di kaitkan dengan sanksisanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati. Sanksi-sanksi pidana terdapat dalam Undang-undang di luar KUHP antara lain dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pajak dan lain-lain. Antara K.U.H.P. dengan delik-delik/tindak pidana yang tersebar di luar K.U.H.P. ada pertalian yang terletak dalam Aturan Umum Buku I K.U.H.P.

Berlakunya Ketentuan Umum dalam K.U.H.P. tercantum dalam Pasal 103 K.U.H.P. yang berbunyi : .Ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku I juga berlaku bagi tindak pidana yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ybs. Diatur lain. Ketentuan Pidana di dalam UU Perpajakan antara lain diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 UU KUP, Bab XIII Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 UU PBB dan Bab V Pasal 13 dan Pasal 14 UU Bea Meterai.

 

2) Sanksi Pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang diancam baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pajak.

a. Membuka rahasia / rahasia jabatan.

Pasal 322 KUHP :

(1). Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2). Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

 

Pasal 41 UU KUP :

(1). Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahu dan denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2). Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3). Penuntutan terhadap) ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) nya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

 

b. Pemalsuan Surat.

Pasal 263 KUHP.

(1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

(2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siap dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 

Pasal 39 ayat (1) huruf e UU KUP

Setiap orang yang dengan sengaja : a, b, c, dan seterusnya.

e. Memperhatikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

f. Dan seterusnya. Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

3) Ketentuan KUHP yang mengancam tindak pidana di bidang perpajakan .

a. Menyuap

Pasal 209 KUHP :

(1)     Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

  • Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  • Barang siapa memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

(2)     Dapat dijatuhi hukuman Pencabutan hak-hak tertentu (jabatan, ABRI) yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 (KUHP.92, 149, 210, 418a). Pasal ini oleh U. U. No. 3 Tahun 1971 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

 

b. Menerima hadiah/pemberian.

Pasal 418 KUHP :

“ Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pkiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“ (KUHP 35, 36, 92, 309, 419) pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 419 KUHP :

Dengan hukuman selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :

(1)     Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang beerlawanan dengan kewajibannya;

(2)     Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. (KUHP 35, 36, 92, 209, 418, 420, 437). Pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.

G. PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK

Di dalam memahami suatu ketentuan Undang-undang agar jelas diperlukan suatu penafsiran. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas ataupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Cara-cara penafsiran hanya merupakan alat untuk mencoba mengetahui dan memahami arti kadah-kaedah hukum.

Macam-macam penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum:

a)          Penafsiran tata bahasa (gramatika). Penafsiran tata bahasa, ialah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedomen pada arti perkataanperkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut ialah semat-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.

b)          Penafsiran sahih (resmi, autentik) ialah penafsiran yang pasti terhadap kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undangundang. Misalnya arti .malam. dalam Pasal 98 KUHP yang berarti waktu  antara matahari terbenam dari matahari terbit.

c)          Penafsiran histories :

1). Sejarah hukumannya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.

2). Undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu, misalnya didenda f 10, sekarang ditafsirkan dengan uang R.I., sebesar Rp.10,-

d)       Penafsiran sistematis (dogmatis). Penafsiran sistematis ialah penafsiran memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undangundang itu maupun dengan undang-undang yang lain.

e)       Penafsiran sosiologi. Penafsiran sosiologi yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa, sedangkan undang-undang tetap saja.

f)         Penafsiran ekstensip. Penafsiran ekstensip ialah penafsiran dengan memperluas arti, kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkan dalam ketentuan itu. Misalnya .aliran listrik termasuk benda.

g)       Penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif ialah penafsiran dengan mempersempit arti kata-kata dalam suatu undang-undang, misalnya .kerugian. tidak termasuk kerugian yang .tak berwujud. seperti sakit, cacat dan lain-lain.

h)       Penafsiran analogis. Penafsiran analogis ialah penafsiran pada suatu hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

i)         Penafsiran a contrario. Penafsiran a contrario ialah suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada lawan dari ketentuan tersebut. Contoh Pasal 34 BW yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu diputuskan. Bagaimana hanya dengan laki-laki ? Tidak berlaku karena kata laki-laki tidak disebutkan. Cara-cara penafsiran sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada umumnya berlaku dalam Hukum Pajak, namun penafsiran Undangundang pajak sering dilihat dengan kaca mata yang istimewa, sehingga sering para sarjana mengatakan sebagai masalah yang luar biasa. Alasannya banyak orang yang berbuat demikian, karena berdasarkan kenyataan, bahwa corak pemungutan pajak berpengaruh besar atas cara-cara penafsiran itu.

Mr. Santoso Brotodihardjo, S.H. (1982 : 147), menyatakan bahwa hingga kini yang merupakan titik persengketaan di antara para sarjana adalah penafsiran analogi dalam Hukum Pajak, sekali pun pada gelagatnya pada akhir-akhir ini mereka cenderung kepada pendapat bawa penafsiran semacam ini harus tidak dipergunakan dalam penafsiran perundang-undangan pajak.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang. Artinya bahwa tidaklah sekali-kali diperkenankan memungut pajak selain berdasarkan Undang-undang. Maksud dari ketentuan ini agar wajib pajak tidak diperlakukan semena-mena oleh Fiskus.

 

3.2. LATIHAN 2

a)       Apakah yang dimaksud dengan Hukum Pajak Materil ?

b)       Berikan contoh U.U. Pajak yang termasuk Hukum Pajak Formil !

c)       Dalam pasal berapa ketentuan yang menyangkut sanksi pidana dalam U.U. Pajak ?

d)       Sebutkan macam-macam penafsiran dalam ilmu hukum !

 

3.3. RANGKUMAN.

  1. Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum Publik yang mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
  2. Hukum Pajak termasuk bagian Hukum Publik dalam hal ini Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).
  3. Hukum Pajak terbagi dalam Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal.
  4. Adanya hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata karena sebagian besar peristiwa, perbuatan atau keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak diatur dalam Hukum Perdata.
  5. Hubungan Hukum Pajak dan Hukum Pidana, karena di dalam Hukum Pajak juga mengatur pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana.
  6. Penafsiran hukum ialah ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas atau membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi.
  7. Analogi tidak dipergunakan dalam penafsiran Undang-undang pajak.

 

4. Kegiatan Belajar (KB) 3

BEBERAPA MACAM PUNGUTAN DI INDONESIA

4.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh.

Negara dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan dana yang tiak sedikit untuk membiyai pengeluaran umum Negara berupa biaya rutin dan biaya pembangunan. Sumber-sumber pendapatan Negara untuk masing-masing Negara berbeda-beda, tergantung dari sumber-sumber yang dimiliki di Negara yang bersangkutan. Modul ini menguraikan tentang beberapa macam pungutan yang menjadi sumber pendapatan Negara di Indonesia antara lain pajak, restibusi, sumbangan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNPB).

 

A. PAJAK

1. Arti Pajak

Pengertian pajak ada bermacam-macam, yang lain dikemukakan oleh para sarjana, yang oleh Santoso Brotodhardjo, S.H. (1982:2) yaitu :

a)    Definisi Leroy Beaulieu yang berbunyi >> Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja Pemerintah.

b)    Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) >> Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh Badan yang bersifat Umum (Negara), untuk mempeloreh pendapatan, dimana terjadi suatu Tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undangundang telah menimbulkan hutang pajak.

c)    Definisi Prof Edwin R.A. Seligman >> Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. Banyak terdengar keberatan atas kalimat .without reference. Karena bagaimana juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apabila secara perorangan.

d)    Philip E Taylor, mengganti .without reference. menjadi .With little reference

e)    Defenisi Mr. Dr. N. J. Feldmann >> Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada Penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

f)      Definisi Prof. Dr. M J. H. Smeets >> Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

g)    Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja >> Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

h)    Definisi Prof DR. Rochmat Soemitro, S.H. >> Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

i)      Definisinya yang lain (1974 : 8), menyatakan >> Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan .surplus.-nya digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment.

j)      Definisi Prof DR. P. J. A. Adriani >> Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

 

2. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, tersimpul ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

a)       Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

b)       Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

c)       Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).

d)       Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

e)       Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

 

  1. Fungsi pajak

Fungsi pajak ada dua :

  1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair) ialah fungsi pajak disektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berasarkan undang-undang ke Kas Negara, hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum Negara.
  2. Fungsi mengatur (Regulerend) ialah fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan.

 

B. RETRIBUSI

Retribusi ialah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Dalam retribusi nyata-nyata bahwa atas pembayaran-pembayaran itu si pembayar mendapat prestasi kembali yang langsung. Misalnya : pembayaran uang sekolah, uang kuliah, langganan PAM, retribusi pasar dan lain-lain.

 

C. SUMBANGAN

Menurut Santoso Brotodihadjo, S.H. (1982 : 6), sumbangan mengandung pikiran, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi Pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Karena prestasi itu tidak ditunjukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karena itu maka hanya golongan tertentu dari penduduk yang diwajibkan membayar sumbangan ini. Misalnya Sumbangan Wajib Pemeliharaan Prasarana Jalan, Pening Speda.

 

4.2. LATIHAN 3.

  1. Apa yang dimaksud dengan pajak menurut Prof. DR. P.J.A. Adriani?
  2. Berikan contoh retribusi !
  3. Apa saja Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Departemen Kehakiman ?

 

4.3. RANGKUMAN.

  1. Macam-macam pungutan yang termasuk pendapatan Negara antara lain pajak, retribusi, sumbangan dan penerimaan Negara bukan pajak.
  2. Pajak ialah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiyai pengeluaran umum.
  3. Retribusi ialah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Para pembayar retribusi menerima prestasi kembali yang langsung.
  4. Selain retribusi pendapatan Negara dapat berupa sumbangan.
  5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat berupa penerimaan yang dipeloreh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non-Departemen).

 

 

 

 

5. Kegiatan Belajar (KB) 4

ASAS-SAS PEMUNGUTAN PAJAK

5.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh.

Berbagai ajaran yang dikemukakan para sarjana mengenai tujuan hukum antara lain dikemukakan oleh :

a. Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn dalam bukunya .Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht. menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiaptiap orang mendaat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.

b. Drs. E. Utrecht, S.H. mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum.

c. Aristoteles dalam karyanya .Rhetorica. mengatakan bahwa tujuan hukum

ialah untuk menegakkan keadilan.

Sesuai dengan tujuan hukum itu, kebanyakan para sarjana menganggap, bahwa tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik

dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari oleh aparatur pajak.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Tentang syarat ini telah terdengar sejak Revolusi Perancis. Syarat ini baik dan luhur, namun mudah dicantumkan, tetapi sulit dipraktekkan, sebab bermacam-macam kesulitan harus dihadapi dalam penyelenggaraannya.

Dalam abad ke- 18 Adam Smith ( 1723-1790 ) dalam bukunya An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (terkenal dengan nama Wealthof Nations) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamakan .The Four Maxims..

 

d. Pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan Pemerintah (asas pembagian asas kepentingan). Dalam asas .equality. ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

e. Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Dalam asas .cerlainty. ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

f. .Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut .convenience of payment., menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

g. .Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the state.. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekalikali biaya pemungutan melebihi pemasukkan pajaknya.

( Santoso Brrotodihardjo, S.H., 1982, hal 24-25 ).

 

Dalam modul ini akan diuraikan tentang macam-macam asas pemungutan pajak tersebut.

 

A. ASAS-ASAS MENURUT FALSAFAH HUKUM.

Asas pemungutan menurut falsafah hukum termasuk dalam maxim pertama .The Four Maxim.. Berikut ini akan dikemukakan teori-teori pajak yang menyatakan dasar keadilannya.

 (A). Teori Asuransi.

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya.

Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena :

a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara.

b. Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekadar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja.

Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidak puasan, pula karena ajaran bahwa pajak bukan restibusi, maka makin lama

makin berkuranglah penganut teori ini.

 

(B). Teori kepentingan.

 

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya, di bebankan kepada

mereka. Terhadap teori ini banyak yang menyanggah. Karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan restibusi.

Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekwensinya harus membayar pajak lebih banyak, dan inilah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan.

Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum ada alat pengukurnya, sehingga sulit sekali dapat  ditentukan dengan tegas. Makin lama teori ini pun ditinggalkan.

 

 

(C). Teori kewajiban pajak mutlak atau Teori Bakti.

               

Teori ini berdasarkan atas paham Organische Staatsleer, diajarkan bahwa justru karena sifat Negara inilah maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan , tidaklah akan ada individu. Oleh karena persekutuan itu (yang menjelma jadi Negara) berhak atas satu dan lain. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui, dan orang-orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

 

(D). Teori asas Gaya Beli.

 

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah-tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat

dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu,

juga bukan kepentingan Negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur.

 

 (E). Teori Gaya Pikul.

Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya, biaya ini dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, berupa pajak. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang.

Pajak harus dipikul menurut gaya pikulnya dan sebagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini sampai kini masih dipertahankan.

Asas ini sangat terkenal, tetapi seluk beluknya sering kali timbul salah paham, bahkan diantara para sarjana hukum dan cerdik pandai lainnya.

a. Prof. W. J. de Langen, dalam bukunya, De Grondbeginselen van het Ned. Belastingrecht, Jilid I, 1954, bahwa gaya pikul sampai kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam Hukum pajak, walaupun tidak dapat disangkal, bahwa ada asas-asas lain, yang semenjak tahun 1919 semakin menduduki tempat yang utama dan asas kenikmatan.

Asas kenikmatan ialah asas, bahwa pajak dapat dipungut seimbang dengan jasa-jasa Pemerintah yang telah dinikmati oleh orang masing-masing seperti tercantum dalam teori kepentingan, dengan perkataan lain asas ini adalah asas umum yang terdapat dalam jual

beli, membayar sesuatu seimbang dengan apa yang diperolehnya.

Asas gaya pikul ini menjelmakan cita-cita untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan luasnya pemuasan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang.

Dalam pada itu pemuasan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan, dan sisanya inilah yang disamakannya dengan gaya pikul seseorang. Karena perkataan .dapat., maka tabungan-tabungan seseorang termasuk pula ke dalam pengertian gaya pikulnya (Santoso Brotodihardho, S.H., 1982, hal.29).

Definisi gaya pikul menurut Prof de Langen, Gaya Pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlakuntuk kebutuhannya yang primer.

 

b. Ir. Mr. A. J. Cohen Stuart, sarjana yang telah memperdalam penyelidikannya mengenai gaya pikul ini, dalam desertasinya menyamakan gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertamatama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya, dan menyarankan ajaran, bahwa yang sangat diperlukan untuk kehidupan, harus tidak dimasukkan uang kepada Negara barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer sudah tersedia untuk hidup. Maka hak pertama bagi setiap manusia yang dinamakan hak asas .minimum kehidupan. ini harus pertama-tama diperhatikan, seperti memang ternyata dengan pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan di hampir semua Negara.

 

c. Mr. Dr. J. H. R. Sinninghe Damste, pernah mencoba menguraikan segala sesuatu semata-mata dengan asas gaya pikul dalam bukunya mengenai Pajak Pendapatannya (pajak yang penting). Ia menyatakan pendapatannya (yang juga dikuatkan oleh sarjanasarjana lain), bahwa gaya pikul ini adalah akibat dari bermacammacam komponen, terutama (1) pendapatan, (2) kekayaan, dan (3) susunandari keluarga wajib pajak itu dengan mengingat faktorfaktor yang mempengaruhi keadaanya.

 

 

B. ASAS YURIDIS.

 

Hukum Pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945..Segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, Pasal 23 ayat (2) ini mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu sangat menetukan nasib rakyat. Memori penjelasannya mengatakan :

.Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menetukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang,  yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat..

Demikianlah halnya dengan yang sudah menjadi kelaziman (karena keharusan) di Negara hukum. Selain secara formal harus dipungut berdasarkan undang-undang, dalam menyusun undang-undangnya nyata-nyata harus diusahakan oleh pembuat undang-undang tercapainya keadilannya dalam pemungutan pajak dengan mengindahkan keempat unsur dari Adam Smith.s Canon. Karenanya niscaya tidak lagi cara-cara lama akan terulang, yaitu untuk fiksus hanya dicantumkan haknya, dan untuk wajib pajak hanya kewajibannya saja.

 

Inconcreto secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut :

Pertama : Hak-hak fiksus yang telah diberikan oleh pembuat undangundang harus dijamin dapat terlaksananya dengan lancar; telah diketahui oleh umum, bahwa dalam praktek para wajib pajak suka mencoba dengan secara legal ataupun tidak, untuk menghindarkan diri dari yang telah ditentukan oleh undang-undang pajak; keadaan yang semacam ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang, lengkap dengan sanksi-sanksinya.

 

Kedua : Sebaliknya para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dengan aparaturnya. Segala sesuatu harus di atur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban-kewajiban, melainkan juga hak-hak wajib pajak, antara lain : untuk dalam tingkat pertama mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menetapkan pajaknya, termasuk juga hak wajib pajak untuk mengajukan banding ke pengadilan Pajak bilamana ia telah ditolak keberatannya mengenai suatu penetapan pajaknya.

 

Ketiga : Yang tidak kurang pentingnya adalah jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

 

C. ASAS EKONOMIS.

Pajak selain mempunyai fungsi budgetair juga berfungsi mengatur, digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, maka politik pemungutan pajaknya harus :

1. Diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.

2. Diusahakan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke bahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

 

D. ASAS FINANSIAL.

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka sudah tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, di bandingkan dengan pendapatannya.

 

5.2. LATIHAN 4

1. Apakah tujuan hukum menurut Aristoteles ?

2. Sebutkan asas-asas menurut falsafah huk

5.3. RANGKUMAN.

1. Menurut Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan.

2. Adam Smith (1723 . 1790) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak dengan nama .The Four Maxims..

3. Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa asas antara lain asas falsafah hukum yang terdiri dari beberapa teori yang melandasi mengapa Negara memungut pajak, yaitu :

a. Teori asuransi

b. Teori kepentingan

c. Teori kewajiban pajak mutlak.

d. Teori asas gaya beli.

e. Teori asas gaya pikul.

 

Lampiran

Sejarah Perkembangan Pemungutan Pajak

Pada awal mulanya pajak hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja dan bukan merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang. Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada awal republik  Roma (509-27 SM sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak, seperti censor, questor dan beberapa lainnya.Pada zaman roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi disebut publican trubutum, dan pajak pada zaman tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara.

Pada zaman kaisar terkenal julius caesar pajak dikenal dengan nama centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Didaerah lain italia dikenal dengan nama decumae, yaitu pungutan yang besarnya 10% dari dari para petani atau penguasa tanah.

Di Indonesia sendiri pajak sudah mulai ada sejak belanda masuk ke Indonesia terutama setelah berdirinya VOC, pungutan bisa berupa kerja paksa atau upeti.

Ada beberapa macam fungsi pemerintahan suatu negara yaitu,

1.Melaksanakan penertiban (law and order),
2.Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
3.Pertahanan
4.Menegakkan keadilan

Sumber penghasilan negara berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran,sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.

Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Bea Cukai adalah pungutan negara yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai berdasarkan UU kepabeanan yang berlaku (UU 10/1995).

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang behubungan dengan pengawasan dan pemungutan Bea Masuk atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara, baik berupa Jasa Umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi dari negara.

Iuran adalah pungutan yang dilakukan Negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara  untuk kepentingan sekelompok oran, seperti iuran TV, air, Listris, telpon, dll

Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara bagi golongan penduduk tertentu saja karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya sehingga biaya-biaya yang dikerluarkan dari kas umum untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum.

Laba dari BUMN adalah pendapatan  negara yang didapatkan dari penghasilan BUMN baik , Perum dan Perjan, dan hasilnya akan dimasukan kembali ke dalam APBN.

 

Sumber :  Drs. ARIEF SUROJO, M.Hum, MODUL PENGANTAR HUKUM PAJAK@DTS DASAR PAJAK II
Oleh: Eris Dianawati,S.Pd,MM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s