KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Posted: April 11, 2013 in Uncategorized

bahan pertimbangan buat belajar semester ini dan semoga berguna untuk semester selanjutnya😀

de' bhora's blog


Sejak tahun 1998 kepailitan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1998 dan telah diperbaharui dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang ini didasarkan pada asas-asas berikut ini:

1. Asas Keseimbangan

Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap tagihan terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Sitem hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

1.    Pengertian Pailit

Pasal 1 butir 7 mengartikan kepailitan sebagai sita…

Lihat pos aslinya 1.643 kata lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s