Makalah “PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK”

Posted: April 14, 2013 in Uncategorized

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

            Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  sehingga dapat dipaksakan  dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak juga disebut sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan di Indonesia. Peran pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin dominan, terutama sejak penerimaan minyak dan gas bumi tidak mampu lagi membiayai belanja pemerintah. Semakin besarnya peranan pajak dalam pembangunan menjadi perhatian semua pihak, karena tingginya pajak menunjukkan kemampuan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan dari seluruh komponen bangsa. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma- hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.Pajak merupakan sumber utama pemasukan negara yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat,karena kontraprestasi yang akan dikembalikan pada masyarakat adalah dalam bentuk pembangunan infrasruktur dan fasilitas umum,sehingga pajak tersebut seharusnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum, pajak juga dipergunakan untuk membayar gaji pegawai negeri,pensiunan pegawai negeri,bahkan subsidi yang selama ini dirasakan oleh masyarakat berasal dari pajak yang dibayarkan. Berbagai macam subsidi yang dikeluarkan pemerintah diantaranya  subsidi BBM, listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT),Raskin,dan Jamkesmas.Namun pada prakteknya subsidi ini tidak tepat sasaran. Hal ini tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang menghimpun penerimaan negara dari pajak. DJP memiliki visi menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien,dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan menghimpun pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan.

1.2. Rumusan Masalah

      Adapun yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

1)   Apa pengertian dan unsur-unsur Pajak ?

2)   Bagaimana cara pembayaran dan pelaporan Pajak ?

3)   Apa syarat-syarat pembayaran dan pelaporan Pajak ?

4)   Apa saja fungsi,tujuan dan kegunaan pembayaran dan pelaporan pajak ?

5)   Berapa lama jangka waktu pembayaran dan pelaporan Pajak ?

6)   Apa sanksi yang diberikan jika wajib pajak belum melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak ?

7)   Bagaimana jika terjadi kelebihan Pembayaran Pajak ?

 

1.3. Tujuan Makalah

      Tujuan dari penulisan makalah ini ialah :

1)   Untuk mengetahui pengertian pajak dan unsur yang didalamnya.

2)   Untuk mengetahui cara pembayaran dan pelaporan pajak.

3)   Untuk mengetahui syarat dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

4)   Untuk mengetahui fungsi dan kegunaan pajak.

5)   Untuk melihat sejauh mana batas waktu pembayaran.

6)   Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan dalam pembayaran dan    pelaporan pajak.

7)   Untuk memahami kelebihan pembayaran pajak.

8)   Untuk mengetahui tujuan pembayaran dan pelaporan pajak.


 

BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1. Teks Book

  • Pembayaran pajak.

            Dalam sistem self assessment wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (ssp) dan untuk pelaporan menggunakan surat pemberitahuan (sp).

  • Surat storan pajak.

            Surat setoran pajak (ssp) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/ atau bank badan usaha nilik negara atau bank badan usaha milik negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

SSP dibagi menjadi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut:

  • SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
  • SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pajak yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/ atau alat lain yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan dirjen pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan.

SSP standar dibuat dalam rangkap lima (5) yang peruntukannya sebagai berikut:

Lembar1:         untuk arsip wajib pajak.

Lembar2:         untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pembendaharaan                                 dan kas negara.

Lembar3:         untuk dilaporkan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak.

Lembar4:         untuk arsip kantor penerimaan pembayaaran.

Lembar5:         untuk arsip wajib pungut dan pihak lain sesuai dengan ketentuan                             perundangan perpajakan yang berlaku.

SSP khusus dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran yang telah mengadakan kerjasama monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3) dengan dirjan pajak.

Cara pengisian SSP khusus adalah sebagai berikut:

  1. NPWP diisi dengan NPWP 11 dihit apabila SSP digunakan untuk melakukan pembayaran sebelum 31 maret 2001.
  2. NPWP baru 15 digit yang diterima oleh wajib pajak sebelum tanggal 1 april 2001 baru digunakan untuk identitas pembayaran pajak sejak 1 april 2001 dengan menggunakan SSP sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dirjen pajak.
  3. NTPP dan/ atau NTB dicantumkan pada ” ruang teraan”

 

  • Surat pemberitahuan

            Surat pemberitahuan (spt) adalah surat yang oleh wajip pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan paraturan perundangan-undangan perpajakan.

Fungsi surat pemberitahuan.

  1. Bagi wajib pajak, surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
    1. Pembayara atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakkan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak bagian tahun pajak
    2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak.
    3. Harta dan kewajiban.
    4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
    5. Bagi pengusaha kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertumbuhan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya tertuang dan untuk melaporkan tentang:
      1. Perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
      2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanaakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
      3. c.       Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan setorkan.

 

2.2. Artikel Ilmiah

            Penarikan pajak atas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih menjadi perdebatan, dengan alasan bahwa pajak akan memberatkan kondisi keuangan pelaku UKM. Jika diteliti lebih jauh, sekurangnya ada lima problem UKM. Pertama, pelaku UKM umumnya terkendala akses pemasaran produk dan menjaga standarisasi produk. Kedua, UKM belum sepenuhnya faham dalam menghitung keuntungan dan omset usaha, sebagai dasar pembayaran pajak. Ketiga, banyak pelaku UKM masih belum mengerti kewajiban dan tatacara pembayaran pajak. Hal ini mungkin diakibatkan keterbatasan jumlah SDM dibandingkan jumlah wajib pajak yang harus dilayani. Keempat, bagi UKM yang telah mengerti pajak, justru enggan membayar pajak dengan alasan keberatan atas tarif pajak. Problem kelima, banyak pelaku UKM terkendala dalam membayar pajak di membayar di bank karena terbatasi oleh jam waktu pelayanan bank dan jarak aksesbilitas ke bank.

            Secara garis besar, solusi permasalahan akses pemasaran produk, dapat dikerjasamakan dengan pembina Koperasi dan UKM yaitu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, maupun BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan. Problem kedua, dimana UKM kesulitan untuk menghitung omset dan profit bisa diselesaikan dengan penyuluhan intensif tatacara pembukuan dan pencatatan usaha. Solusi ketiga, dengan penyuluhan jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh UKM diharapkan dapat memberikan pengertian UKM tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Atas keberatan UKM membayar pajak, Pemerintah telah membuat klasifikasi tarif dengan batasan omset Rp.4,8 milyar setahun mendapat pengurangan sebesar 50 persen dari Pajak Penghasilan yang harus dibayar. Masalah kelima telah coba diatasi oleh Ditjen Pajak dengan aplikasi E-Billing dimana wajib pajak dapat membayar pajak, melalui teller di bank, kantor pos atau melalui Anjungan Tunai Mandiri menggunakan kode billing.

            Bagaimana dengan akses pembayaran pajak? Sistem pembayaran pajak sampai saat ini masih sangat tergantung dengan layanan bank karena kantor pajak dan pegawai pajak dilarang menerima pembayaran pajak dari wajib pajak.  Padahal Bank Indonesia mendata bahwa dari sekitar  240 juta penduduk Indonesia, kurang lebih hanya 60 juta orang yang mengakses layanan perbankan. Jumlah cabang bank di Indonesia, diperkirakan 30.000 cabang, dengan cabang bank kebanyakan terkonsentrasi di sentra ekonomi dan kota besar. Itu pun tidak semua cabang bank bisa menerima pembayaran pajak.

            Kementerian KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menegah) memperkirakan kontribusi KUKM bisa mencapai 57 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dengan jumlah unit usaha mencapai 55 juta unit. Masalahnya, dengan keterbatasan pegawai yang ada, pelaku UKM harus datang ke bank atau kantor pos untuk membayar pajak. Untuk melayani pembayaran pajak UKM yang tersebar sampai pelosok Indonesia, perlu adanya terobosan lain selain perbankan dan kantor pos.

            Ditjen Pajak pernah memiliki objek PBB sebanyak 90 juta obyek pajak dan hampir semuanya bisa tertagih. Keberhasilan penarikan pajak PBB, antara lain karena melibatkan aparat Pemerintah Daerah untuk menyebarkan tagihan PBB, menerima pembayaran PBB  dan menagih tunggakan PBB. Pengalaman di Surabaya, adalah billing system PDAM Surya Sembada tanpa melibatkan pembayaran bank. Dengan menggunakan pihak ketiga, melakukan penagihan ke seluruh pelanggan PDAM secara door to door, sehingga pelanggan tidak kehilangan waktu untuk antri di bank.

            Disadari oleh kalangan perbankan bahwa pembukaan cabang bank di pelosok daerah akan menaikkan biaya operasional dan tidak efisien secara ekonomi. Belakangan ini Bank Indonesia mewacanakan konsep branchless banking. Bank bisa memperluas akses ke dunia perbankan secara inovatif, murah, cepat dan mencapai semua lapisan masyarakat, tanpa membuka cabang bank baru. Konsep ini menitikberatkan penggunaan teknologi seperti ATM dan phone banking, serta POS (Point of Sales) dan EFT-POS (electronic funds transfer of point of sales) menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Model branchless banking bisa menggunakan agen non bank yang mendatangi nasabah dan bisa menerima simpanan dan menarik tabungan.

            Penyediaan kemudahan layanan pembayaran pajak secara luas bukan lagi memperhatikan unit cost yang harus di bayar, melainkan opportunity yang bisa  ditangkap agar UKM mudah membayar pajak. Alternatif pertama, bisa menggunakan agen dari pihak ketiga. Pelaku UKM disentra ekonomi akan didatangi para agen yang membawa mesin EDC (electronic data capture) dan agen akan menggesekkan kartu debit/kartu kredit pelaku UKM ke mesin EDC sesuai dengan pajak yang harus dibayar. Ini bisa mencegah moral hazard agen menyalahgunakan uang pembayaran pajak dan menekan biaya perekrutan pegawai baru. Kedua, membuka layanan pembayaran mendekati masyarakat melalui merchant non bank, seperti jaringan minimarket modern yang berjumlah sekitar 15.000 outlet. Ini untuk mendekatkan kesan ke masyarakat bahwa membayar pajak mudah dan tidak rumit. Model ketiga, pembayaran pajak melalui sistem e-money yang dimiliki oleh operator seluler. Analisa terbaru dari Juniper Research, jumlah penggunaan layanan transfer uang secara mobile akan mencapai 500 juta secara global pada 2014 mendatang. Sampai tahun 2012, jumlah pengguna ponsel di Indonesia lebih dari 250 juta nomor aktif di Indonesia. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk pembayaran pajak via ponsel karena penggunaan ponsel sudah lazim oleh masyarakat di pelosok Indonesia, yang jauh dari kantor bank

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Pajak

            Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum atau pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

            Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian itu dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah:

  1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya;
  2.  Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi;
  3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah;
  4.  Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

 

3.2 Cara Pembayaran dan pelaporan Pajak

            Pembayaran dan pelaporan Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas sisiem pembayaran online, dilaksanakan melalui Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi online atau menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh Bank Persepsi/ Devisa Persepsi online.

  1. Cara pembayaran Melalui Teller Bank:

1)      Wajib Pajak (WP) mendatangi teller Bank dengan membawa:

  1. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar atau data yang lengkap dan benar tentang :
  • Nomor Pokok Wajib Pajak.
  • Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP.
  • Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan jenis setoran pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama tabel MAP yang bersangkutan).
  • Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang akan dibayar ( hanya diisi apabila pembayaran dilakukan untuk melunasi SKPKB, SKPKBT, atau STP).
  • Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar PPh Pasal 29 tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak.
  1. Alat Pembayaran senilai Pajak yang akan dibayarkan.

2)      WP menyampaikan SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar atau Data yang lengkap dan benar serta alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan b diatas kepada Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi Online.

3)      WP menjawab kebenaran identitas WP tentang Nama WP dan Alamat WP.

4)      WP menerima Kembali SSP yang telah disahkan dengan tanda tangan petugas teller dan cap Bank serta diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB), dan atau SSP yang dicetak oleh Bank yang telah diberi NTPP dan atau NTB dari Teller.

5)      WP memeriksa kebenaran SSP yang diterima dari Teller.

6)      WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Cara Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Alat Transaksi Bank (misalnya ATM dan Internet Banking) :

1)      WP mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang lengkap dan benar tentang:

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  2. Kode Mata Anggaran Penerimaan sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada keterangan diatas setiap tabel).
  3. Kode Jenis Setoran sesuai dengan jenis setoran pajak yang dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama tabel MAP yang bersangkutan)
  4. Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang akan dibayar (hanya diisi apabila pembayaran digunakan untuk melunasi SKPKB, SKPKBT, atau STP).
  5. Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar PPh Pasal 29 tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak.

2)      WP membuka menu Pembayaran Pajak.

3)      WP mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas secara tepat, lengkap dan benar.

4)      WP meneliti Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat WP yang muncul pada tampilan. Apabila Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat WP pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan.

5)      WP mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dalam tampilan berikutnya secara tepat.

6)      WP mengambil SSP hasil keluaran fasilitas alat transaksi Bank.

7)      WP memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.

8)      WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Cash Management Service (CMS).

            Pembayaran melalui CMS dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah (Wajib Pajak) sepanjang sistem yang menangani jenis pelayanan ini terhubung secara online dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

 

3.3   Syarat-syarat dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak

            Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

  • Pemungutan pajak harus adil

            Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:

  1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
  2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
  3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
  • Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

            Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1)        Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.

2)        Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

3)        Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.

  • Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

            Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksiperdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

  • Pemungutan pajak harus efesien

                Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

  • § Sistem pemungutan pajak harus sederhana

            Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh:

1)      Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

2)      Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

3)      Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

 

3.4    Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pembayaran dan Pelaporan Pajak

  • FUNGSI

            Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

  • Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

  • Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

  • Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasidapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

  • Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

  • MANFAAT

            Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Secara singkat pajak dimanfaatkan untuk mendanai:

  • Pembangunan fasilitas dan infrastruktur
  • Alokasi Dana Umum
  • Pemilihan Umum ( PEMILU)
  • Penegakan hukum
  • Subsidi pangan dan BBM
  • Pelayanan Kesehatan
  • Pendidikan
  • Pertahanan dan Keamanan
  • Kelestarian lingkungan hidup
  • Kelestarian budaya
  • Transportasi missal

 

3.5 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

            Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut:

Penyetoran Pajak

1)   PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

2)   PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

3)   PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

4)   PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

5)   PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

6)   PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

7)   PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

8)   PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

9)   PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

10)    PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

11)    PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

12)     PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

13)     PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

14)     PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

(14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

15)    PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

16)    PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

17)    Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

 

 

Pelaporan Pajak

1)        Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(1a) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(1b) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(1c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

2)        Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

3)        Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(3a) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

4)         Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

 

3.6.   Sanksi yang diberikan jika Wajib Pajak belum Melakukan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

            Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

            Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

            Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Ada 2 macam Sanksi perpajakan, yaitu:

  1. 1.    Sanksi Administrasi

Terdiri dari:

  1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

            Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari     jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

            Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Untuk mengetahui lebih laniut, dalam tabel 1 dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.

  1. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

            Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

            Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

            Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

            Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih Jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

  1. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

            Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

            Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan besarnya kenaikan dapat dilihat dalam tabel 3.

 

  1. 2.    Sanksi Pidana

            Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

            Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

            Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

            Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

            Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

3.7.   Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

            Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

  1. A.  Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
  2. Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang:

a)      Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.

b)      Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:

  • § Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
  • § Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
  • § Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

c)      SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

  1. Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang:
    Pajak yang yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.
    1. Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus melampirkan:
  • Asli bukti pembayaran pajak
  • Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
  • Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  1. WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang dipotong atau yang dipungut terdaftar atau melalui KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan. Surat permohonan harus melampirkan:
  • Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak.
  • Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan.
  • Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  1. WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukannya dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah :
    – orang pribadi yang belum memiliki NPWP;
    – subjek pajak luar negeri; atau
    – terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha.
    Surat permohonan harus melampirkan :
    – Asli bukti pembayaran pajak;
    – Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
    – Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan d. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.
  2. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

B. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
            Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah :

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  2.  Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tersebut;
  3.  Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
  4.  Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya paling banyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

            Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala KPP melakukan penelitian atas :

  1. Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
  2. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
  3. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan
  4. Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT perubahan alamat. Dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran SPT tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan perubahan alamat sehingga Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

 


 

BAB IV

STUDI KASUS

            Rizki (2006) melakukan penelitian tentang identifikasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPB pada Dinas Pendapatan Kota Batu, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 78,47 % dan pada tahun 2005 menjadi 83,73%. Pada saat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 39,23% dan pada tahun 2005 sebesar 72,95% sedangkan dalam pembayaran pajak terhutang ditemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2004 sebesar 99,88% dan pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 89,79% sedangkan pada saat pembayaran tunggakan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 4,89% dan pada tahun 2005 sebesar 6,19%.
            Ningsih (2007) juga melakukan penelitian tentang Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Malang, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa tingkat keptuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 47,91% dan pada tahun 2006 menjadi 62,91%. Pada saat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 47,91% dan pada tahun 2006 sebesar 62,91% sedangkan dalam pembayaran pajak terhutang ditemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2005 yaitu sebesar 85,14% dan pada 2006 sebesar 94,19%. Pada saat pembayaran tunggakan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 15,40% dan pada tahun 2006 sebesar 23,80%. Adapun factor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu, pelayanan yang dilakukan kantor pajak atau lembaga lain yang ditunjuk oleh kantor pajak dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kurang memuaskan sehingga wajib pajak malas membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya penyuluhan atau terbatasnya informasi masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan wajib pajak asli Kota Malang yang berdomisili di Kota Malang sehingga wajib pajak kesulitan membayar Pajak Bumi mdan Bangungan,
            Yulius (2010) melakukan analisa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penyampaian SPT di Kota Pontianak tahun 2007-2009 menerangkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara umum masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang Perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran pajak yang mereka bayar. Hal ini terlihat dalam persentase pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2008 adalah 43.29% terjadi kenaikan sebesar 15.00% dari 28.29%, sedangkan pada tahun 2009 selisih penurunan sangat signifikan yaitu 18.21% dari 43.29%, dari pelaporan SPT Tahunan tersebut untuk jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang begitu besar setiap tahunnya.
            Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa sebenarnya yang menjadi peranan penting dalam peningkatan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah adalah Kantor Pelayanan Pajak, Kebijakan – kebijakan yang telah di buat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak ternyata mampu membuat Wajib Pajak tergugah sehingga mereka mau mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), tetapi dengan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP tidak dibarengi dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuannya ( SPT ), sehingga ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Kantor Pelayanan Pajak Pontianak untuk lebih meningkatkan kualitas kerja.
            Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dalam hal meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah penulis meneliti tentang keptuhan wajib pajak dalam menbayar pajak penghasilan di tahun 2009–2010.

 

 

 

 

 

SUMBER REFERENSI

Moh.Zain dan Kustandi Arinti, 1990, Pembaharuan perpajakan nasional, citra Aditya Bakti. Bandung.

Santoso Broto Diharjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Revisi, Erosco. Bandung.

www.setiawatiita.blogspot.com/2012/05/manfaat-pajak-bagi-perekonomian.html

www.pajak.net/blog/2012/02/03/batas-waktu-pembayaran-dan-pelaporan-pajak/

www.pajak.go.id/dmdocument/manfaat%20pajak.pdf

http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm

http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak

 

Makalah ini dibuat oleh kelompok 1 pada Mata Kuliah “Hukum Pajak” yang beranggotakan:

  • Ardian Dwi Prasetyo
  • Agustina Beti
  • Audia Novrita Hapsari
  • Keziana
  • Siti Qolillah
  • Wisma Titus Harimurti

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s